Pendahuluan

Pada abad-abad terakhir, pelbagai gerakan dan kebangkitan Islam terjadi secara berulang di dunia. Pada galibnya, para mullah memainkan peran aktif dan efektif dalam setiap perjuangan dan pergerakan Islam. Namun dalam gerakan Islam masyarakat Iran yang bermula pada permulaan tahun empat puluh (Syamsiah), ulama dan mullah Syiah berada pada jajaran puncak yang memimpin perlawanan.

Terlepas dari itu, dari kepemimpinan khusus Imam Khomeini Ra yang berada pada puncak proses politik ini, terdapat unsur-unsur politik lainnya dari kaum mullah yang turut memainkan peran luas. Selepas kemenangan Revolusi Islam dan terbentuknya pemerintahan Islam, peran para mullah sangat berpengaruh dalam memajukan dan mengawal pemerintahan Islam. Mengingat pemerintahan Iran adalah pemerintahan Islam maka terdapat dua faktor penting dalam pemerintahan ini. Pertama berbentuk republik dan kedua bercirikan Islam (islami).

Dengan memperhatikan bahwa mayoritas para pakar agama Islam di Iran berkedudukan sebagai mullah dan ulama, maka sudah barang tentu mereka memiliki kedudukan penting dan tiada banding dalam sistem pemerintahan Islam Iran.

Dr. Behesyti terkait dengan peran para mullah dalam kemenangan Revolusi Islam meyakini bahwa pada masa Revolusi Islam dan pada masa yang berkelanjutan antara tahun 1341 sampai 1357 S (1963-1979 M) para mullah secara perlahan memasuki medan, sebagian mereka melaju dan lebih cepat memasuki medan perjuangan. Terdapat juga beberapa orang yang mengikuti mereka terjun ke dalam medan perjuangan. Dan pada tahun 1357 (1979) kebanyakan masjid-masjid berubah menjadi basecamp dan pangkalan perjuangan dan perlawanan.[1]

Pasca kemenangan Revolusi Islam tugas para mullah semakin berlipat ganda; karena mereka pasca kemenangan Revolusi Islam mengemban tugas untuk memajukan dan berupaya maksimal mengantarkan pemerintahan Islam meraih cita-cita ideal masyarakat Islam.

Untuk mendirikan sebuah pemerintahan Islam maka pertama-tama aturan-aturan Islam harus diratifikasi dan kemudian diimpelementasikan dengan menggunakan metode yang terbaik. Jelas bahwa untuk meratifikasi konstitusi Islam, diperlukan para pakar dan ahli yang mengetahui dengan baik hukum-hukum agama dan setiap dimensi agama sehingga mampu meratifikasi undang-undang dan konstitusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah menyebutkan pendahuluan ini kami akan menjawab inti pertanyaan Anda. Negara Republik Islam Iran dengan memperhatikan dua faktor yang telah disebutkan yaitu berbentuk republik dan bercirikan Islam (islami), maka berdirilah Negara Republik Islam Iran. Pelbagai lembaga dan institusi pemerintahan ditetapkan setelah pendiriannya.

Adapun peran dan kedudukan para mullah dan ulama dalam pemerintahan Republik Islam Iran dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian:

1.   Peran dan kedudukan yang secara eksklusif berada di tangan ulama dan para mullah:

Termasuk di dalamnya adalah: A. Supreme Leader atau Rahbar (Pemimpin Besar) atau Wali Fakih. B. Keanggotaan dalam Dewan Ahli (Majelis Khubregan). C. Ketua Mahkamah Agung. D. Dewan Garda Revolusi (Syura Negahban). Selanjutnya kami akan jelaskan satu per satu peran dan kedudukan eksklusif ini sebagai berikut:

A.    Rahbar (Supreme Leader atau Pemimpin Besar):

Dalam pandangan akal (rasional), jelas bahwa dalam sebuah komunitas yang ingin menjalankan dustur dan undang-undang Islam dengan baik maka hal itu meniscayakan adanya manajemen kuat dan kepemimpinan agama dalam mengelolah urusan masyarakat. Di samping itu, mengawasi seluruh dimensi yang terkandung di dalamnya sebagai satu-satunya jalan untuk mengantisipasi segala serangan terhadap nilai-nilai dan pelbagai konsekuensi buruk yang bersumber dari serangan itu. Dari sudut pandang naql (referensial) Anda dapat merujuk pada Indeks: Dalil-dalil Menetapkan Wilayah Fakih, No. 25 (258) yang terdapat pada site ini.

Karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 109 konstitusi Republik Islam Iran, pemimpin pemerintahan Islam harus memiliki kelayakan ilmiah dan ketakwaan yang diperlukan untuk memberikan fatwa” dan demikian juga memiliki “pandangan politik dan sosial yang tajam. Berani, berkuasa dan memiliki kemampuan manajerial yang handal untuk memangku jabatan sebagai pemimpin (rahbar).”

B.    Keanggotaan pada Dewan Pakar (Majelis Khubregan Rahbari)

Berdasarkan Undang-Undang No. 107 Konstitusi Republik Islam Iran, pasca wafatnya Imam Khomeini Ra yang dikenal dan diterima sebagai pemimpin (rahbar) dan marja,  maka penentuan Pemimpin Besar (Supreme Leader atau Rahbar) berada di pundak dewan pakar yang dipilih oleh masyarakat. Tatkala seorang pemimpin sebuah masyarakat harus merupakan seorang ahli dan pakar dalam urusan agama maka jelas secara rasional orang-orang yang menentukan pemimpin dan memeriksa kelayakannya juga harus demikian adanya. Kalau tidak demikian maka mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

C.    Ketua Mahkamah Agung (Quwwa Qadhaiyyah):

Seseorang yang diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang No. 157 Konstitusi Republik Islam Iran, harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1.     Mujtahid adil.

2.     Menguasai urusan-urusan peradilan.

3.     Cakap dan mahir dalam urusan managemen dan pengaturan.

Lantaran dalam masyarakat Islam, aturan-aturan Islam ingin diimplementasikan maka syarat-syarat ini juga diperlukan. Tentu saja seseorang yang menjabat pada top managemen urusan peradilan pada seluruh negara maka ia harus merupakan seorang mujtahid dalam masalah-masalah keislaman.

D.    Dewan Garda Revolusi (Syurâ Negahbân)

Tugas utama Dewan Garda Revolusi adalah mengawal dan menjaga hukum-hukum Islam dan konstitusi Islam melalui pengawasan dan penyelarasan terhadap konstitusi dan peraturan-peraturan yang telah diratifikasi. Bagian pengawasan yang terkait dengan penyelarasan konstitusi dengan syariat tentu memerlukan seorang spesialis dan ahli dalam urusan agama yang menguasai seluruh aspek syariat Islam. Oleh itu, dua belas orang anggota Dewan Garda Revolusi, enam orang di antaranya adalah para juris (fakih) adil yang mengetahui tuntutan zaman dan masalah-masalah keseharian. Keenam fakih ini dipilih oleh Pemimpin Besar Republik Islam Iran. Enam orang lainnya adalah para pakar hukum yang mengemban tugas untuk mencocokkan dan menyelaraskan seluruh hasil keputusan majelis yang telah diratifikasi sesuai dengan konstitusi.

2.      Peran dan Kedudukan Bersama (common) Para Mullah dan Masyarakat:

Setelah ratifikasi final undang-undang maka tiba gilirannya masalah eksekutif dan operasional pemerintahan dalam masyarakat Islam. Dalam domain ini, para mullah juga seperti warga masyarakat lainnya dapat memangku jabatan dan mengisi pos-pos tertinggi operasional penyelenggaraan negara apabila memenuhi syarat-syarat. Pos-pos tersebut adalah presiden (eksekutif) dan ketua DPR (legislatif). Karena dalam implementasi undang-undang baik para mullah demikian juga warga masyarakat secara umum dapat memainkan peran aktif dan konstruktif serta memberikan kontibusi bagi bangsa dan negara dengan menjadi presiden atau ketua DPR.

3.     Peran dan Kedudukan Para Mullah Secara Umum:

Pada setiap agama merupakan suatu hal yang mesti bahwa senantiasa terdapat sebagian orang yang mempelajari secara serius ilmu-ilmu agama dan menguasai ajaran-ajarannya dengan sempurna. Di samping itu, orang-orang ini bertugas untuk menjaga nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama tersebut sepanjang perjalanan sejarah. Dalam agama Islam, kaum ulama dan para mullah mengemban tugas mulia dan berat ini. Karena seiring dengan lahirnya agama Islam, maka kelompok ini senantiasa ada bersama adanya agama.

Oleh itu, terlepas dari sistem dan model pemerintahan apa pun yang berkuasa di tengah masyarakat, para mullah memiliki tugas asasi seperti yang terlontar dari tuturan Dr. Behesyti terkait dengan tugas asasi tersebut sebagai berikut:

1.     Mengelaborasi Islam dengan baik dan menyebarluaskan kebudayaan Islam.

2.     Melakukan penelitian dalam Islam dan islamologi. Menyusun buku dan pelajaran.

3.     Memperindah akhlaknya dan masyarakat. Para mullah harus berupaya agar masyarakat terjauhkan dari noda-noda penyimpangan dan mendekatkan mereka kepada kesempurnaan-kesempurnaan moral.

4.     Melakukan bimbingan dan penyuluhan di tengah masyarakat. Melakukan perlawanan terhadap kezaliman dan para zalim.

5.     Menjalankan hukum-hukum Islam apabila memungkinkan.[2]

Karena itu, kedudukan dan peran para mullah dalam pemerintahan Islam Iran sangat penting dan strategis. Karena pada kebanyakan jabatan-jabatan politis dan strategis negara, status sebagai mullah (alim) dan dengan ungkapan yang lebih tepat, sebagai pakar dan ahli dalam masalah keagamaan adalah suatu hal yang niscaya dibutuhkan.  Di samping itu, pada pelbagai pos dan tanggung jawab lainnya para mullah seperti warga masyarakat lainnya yang memenuhi syarat dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang diperlukan serta memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. [IQuest]