Wilâyah terdiri dari dua jenis. Pertama, wilâyah takwini. Dan kedua, wilâyah tasyri’i. Berdasarkan dalil-dalil tauhid, dua jenis wilâyah tersebut bersumber secara primordial dari Allah Swt .

Pertama, wilâyah takwini: Sesuai dengan ajaran-ajaran al-Qur’an bahwa segala penguasaan pada setiap entitas dan makhluk adalah mungkin saja terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Wilâyah ini adalah penciptaan (khelqat) dan petunjuk (hidayat) takwini seluruh makhluk yang berlaku bagi insan kamil (hujjah Tuhan) sesuai dengan izin Tuhan. Terlepas bahwa apakah hujjah Tuhan ini hidup dengan badan somatik (ragawi) atau tidak. Hal ini persisnya bermakna bahwa sekarang ini Imam Zaman Ajf yang bertanggung jawab atas wilâyah takwini seluruh makhluk dan ghaibnya Imam Zaman (Imam Mahdi Ajf) sama sekali tidak berpengaruh terhadap wilâyah takwini yang dimilikinya. Karena itu, wilâyah takwini ini tidak akan sampai kepada seorang wali fakih.

Kedua, wilâyah tasyri’i: wilâyah tasyri’i bersumber dari ayat-ayat yang menjelaskan bahwa wilâyah tasyri’i seperti syariat, hidayat, irsyad, taufik dan semisalnya bersifat tetap bagi Allah Swt. Wilâyah ini bermakna pemerintahan dan pengaturan secara lahir urusan-urusan duniawi dan ukhrawi manusia. Artinya wali Allah yang mendapat tugas dari sisi Allah Swt untuk mengelolah urusan agama dan dunia masyarakat (terlepas dari apakah tugas ini mengarahkan masyarakat kepada wilâyah wali Allah dan menjadi penyebab terealisirnya pemerintahan atau tidak). Pada masa ghaibat (okultasi) Imam Maksum As tugas ini diserahkan kepada seorang juris (fakih) yang adil dan pada hakikatnya wilâyah fakih merupakan perpanjangan tangan wilâyah para Imam Maksum As. Apabila tidak demikian maka penerapan wilâyah dan pemerintahan (hukumat) yang dilakukan oleh seorang fakih yang memenuhi segala persyaratan tidak akan legal. Lantaran tiada satu pun pemerintahan yang memiliki legalitas tanpa adanya pengangkatan (nashb) dari para Imam Maksum As baik secara langsung atau pun tidak langsung. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan begitu saja.[1]

Oleh itu, wilâyah tasyri’i Ilahi pada masa ghaibat maksum diserahkan kepada seorang fakih adil – yaitu orang yang paling sesuai dan paling dekat kepada Imam Maksum. Wali fakih harus berada pada derajat tertinggi keadilan (‘adâlah) dan hal ini meski bukan merupakan kemaksuman (ishmah), namun berada pada tingkatan yang lebih rendah. Tingkatan lebih rendah dari kemaksuman yaitu ‘adâlah ini dimiliki oleh deputi dan penggantinnya (fakih adil).

Demikian juga, penguasa (hakim) Islam harus merupakan seorang juris (yaitu pakar dalam masalah keislaman dan seorang mujtahid) yang kendati sekali-kali tidak akan sampai pada ilmu Ilahi para Imam Maksum As, namun berada setingkat di bawah mereka, sebagai pengganti syarat ilmu Ilahi. Karena itu, Imam Khomeini berkata, “Cabang dari wilâyah tasyri’i imam (wilâyah politik) dikarenakan absen dan ghaibnya, diserahkan kepada deputi umumnya dan wilâyah politik fakih merupakan perpanjangan tangan wilâyah para nabi dan wali serta sederajat dengan wilâyah politik mereka.[2]

Dari apa yang telah dijelaskan di atas menjadi maklum bahwa wilâyah fakih pada hakikatnya adalah wilâyah “faqâha” (kefakihan) dan “’adâlah” (keadilan). Artinya seorang fakih (sebagai pribadi) tidak memiliki wilâyah melainkan kefakihan, sifat adil yang terdapat pada dirinya yang memiliki wilâyah. Dan wilâyah ini diserahkan oleh Imam Maksum dalam kerangka deputi umum.[3] Apabila salah satu syarat asasi ini tidak dimiliki maka wilâyah akan mentah dengan sendirinya.[4]

Karena itu, sebagaimana yang Anda sebutkan bahwa janji Tuhan (‘ahd Ilahi) tidak akan sampai kepada orang-orang zalim, atas dasar ini, syarat asasi penguasa Islam pada masa ghaibat – lantaran syarat kemaksuman tidak tersedia – adalah keadilannya (‘adâlah).

Adapun bahwa pada pemerintahan Islam (Iran), seorang aparat atau pejabat yang melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan, maka hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan wali fakih, terkhusus bahwa wali fakih adalah seorang adil maka begitu informasi tentang tidak layaknya penjara Kahrizak, ia memerintahkan penutupan penjara tersebut. Sebagaimana pada masa pemerintahan Rasulullah Saw dan demikian juga pada masa pemerintahan Imam Ali As juga sebagian petugas dan beberapa aparat yang melakukan kesalahan dan kejahatan!

Namun patut disebutkan di sini bahwa penyandaran berita-berita yang tidak dapat diandalkan atau berita yang banyak berisikan dusta atau tudingan akan adanya sodomi dan semisalnya yang disandarkan kepada negara Islam (Iran) yang didasari oleh kepentingan politik, tidak bersandar pada fakta yang ada. Dan ada baiknya Anda tidak menyampaikan hal-hal seperti ini yang sama sekali tidak memiliki bukti atas tudingan tersebut, lantaran tidak berguna bagi dunia dan akhirat Anda serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dimana Imam Ali As bersabda, “Akhuka dinuka fahtath lidinik.” (Agama Anda adalah saudara Anda maka berhati-hatilah terhadapnya).[5]