[1]. Taudhih al-Masâil (al-Muhassyâ li al-Imâm al-Khomeini), jil. 2, hal. 8, Masalah 1752, bilamana manusia memperoleh keuntungan dari perniagaan atau perindustrian atau pelbagai perolehan lainnya, meski misalnya ia mengerjakan salat dan puasa untuk orang mati dan memperoleh upah dari pengerjaan salat dan puasa tersebut, apabila terdapat kelebihan dari belanja tahunannya dan keluarganya, maka ia harus menyerahkan khumus, (seperlima dari keuntungan tersebut). Para Ayatullah Agung Sistani, Tabrizi dan Shafi memandang tidak perlu bagi seorang mukallid meminta izin kepada mujtahid untuk menyerahkan langsung khumusnya kepada para sayid. Silahkah lihat, Sayid Mujtaba Husaini, Risâlah Dânesyjui, Ahkâm Khums, hal. 98, Pertanyaan 91, Cetakan Keempat, Nahad-e Nemayandegi Maqam-e Mua’zzham Rahbari dar Danesygaha.

[2]. Taudhih al-Masâil (al-Muhassyâ li al-Imâm al-Khomeini), jil. 2, hal. 60, Masalah 1834 (Khumus harus dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah saham para sayid (sadat) yang urusannya berada dalam wewenang mujtahid dan harus diserahkan kepada mujtahid yang memenuhi selaksa syarat (baca: marja taklid) atau dengan izin mujtahid mukalaid dapat menyerahkan khumusnya kepada sayid fakir atau sayid yatim atau kepada sayid yang berada dalam perjalanan. Bagian kedua, yaitu setengahnya lagi adalah saham imam As yang pada masa kini harus diserahkan kepada mujtahid yang memenuhi selaksa syarat atau dialokasikan pada tempatnya yang telah ditentukan.